Langsung ke konten utama

Gelombang PHK Berkelanjutan, Kode Keras Bagi Presiden Prabowo Subianto


Gelombang PHK bukan hanya terjadi di sektor industri manufaktur, tetapi juga menyentuh lembaga media massa nasional, seperti stasiun TV swasta, siaran radio komersial dan sejumlah media online. Diprediksi sampai akhir tahun 2025 ini, pengangguran terselubung terdidik semakin tinggi, angka kriminalitas menanjak naik, premanisme meluas dan pungli bertebaran dimana-mana.

Oleh: Wawan Kuswandi
Pemerhati Komunikasi Massa

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2022 lalu hingga memasuki semester pertama tahun 2025, menjadi kode keras buat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi, terkait kebijakan ekonomi kerakyatan.

Badai PHK berjamaah ini terjadi, berawal dari penurunan daya beli masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini semakin diperparah oleh keadaan ekonomi global yang terus melemah, serta kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang secara tidak langsung merusak sendi-sendi ekonomi nasional.

Terjadinya kasus PHK bukan hanya di sektor industri manufaktur, tetapi juga menyentuh lembaga media massa, seperti stasiun TV swasta, stasiun radio komersial dan sejumlah media online. Diprediksi sampai akhir tahun 2025, pengangguran terselubung terdidik semakin tinggi, angka kriminalitas menanjak naik, premanisme meluas dan pungli bertebaran dimana-mana

Dalam dua bulan pertama tahun 2025, data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan ada 18.610 orang kehilangan pekerjaan. Sampai April 2025, angkanya semakin tinggi. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat terdapat 40 ribu orang korban PHK

Merespons data Kemenaker, Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, data yang disebutkan Menaker adalah hanya untuk pekerja tetap. Sementara ada ribuan pekerja bukan tetap yang menjadi korban PHK.

Menurut saya, ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya PHK massal di Indonesia, di antaranya yaitu beberapa kebijakan ekonomi nasional yang tidak berpihak kepada rakyat, perubahan sistem kerja dunia industri yang lebih mengutamakan teknologi terbaru, kebijakan pemerintah yang membebani biaya perusahaan/swasta (seperti kenaikan pajak dan pembatasan subsidi), tingkat inflasi yang tinggi serta pengaruh ekonomi global dalam konteks perang dagang AS dan Tiongkok.

Kebijakan pemerintah yang membuka lebar keran impor tanpa mempertimbangkan produk dalam negeri juga membuat produk lokal kalah bersaing sehingga perusahaan melakukan PHK. Kenaikan pajak, seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) meningkatkan biaya operasional perusahaan dan mengurangi daya saing. Perubahan gaya hidup masyarakat yang melakukan transaksi serta pembelian produk melalui e-commerce, juga berdampak pada sektor ritel yang akhirnya ikut tumbang.

Presiden Prabowo Subianto harus segera mengambil jalan pintas untuk secepatnya menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukkan ekonomi dengan membuat kebijakan ekonomi nasional yang menyentuh kebutuhan rakyat, seperti penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara menyeluruh, penghapusan pajak kendaran bermotor secara nasional, penurunan tarif listrik dan air, penghapusan biaya BPJS, penghapusan biaya transportasi umum dan memberikan suntikan modal secara maksimal untuk memberdayakan UMKM.

Solusi ekstrim tercepat yang dapat dilakukan Pemerintah untuk memutus dampak negatif akibat PHK dan meminimalisir angka pengangguran adalah memfungsikan dan memanfaatkan dana hasil korupsi, untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi golongan masyarakat lapis bawah dan menengah. Saya menunggu gebrakan Presiden Prabowo Subianto untuk segera membawa bangsa ini menjadi lebih baik dan sejahtera. Semoga…Aamiin…

Jakarta, Jumat, 2 Mei 2025
Pukul 08.00 WIB

 

 

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hahaha....Cuma di Indonesia Koruptor Dimanjakan

  Rakyat percaya koruptor berhasil ditangkap. Tapi, rakyat tidak percaya pada hukuman yang akan diterima koruptor. Rata-rata koruptor kelas kakap divonis hukuman sangat ringan. Ini jelas menodai rasa keadilan rakyat. Kasus korupsi terus merajalela di bumi pertiwi. Rakyat semakin gondok dan kecewa dengan keuangan negara yang mudah digerogoti para koruptor. Hebatnya lagi, para koruptor ini sebagian besar adalah oknum pejabat negara dan menteri yang secara ekonomi sudah lebih jauh dari cukup alias super mapan. Korupsi terjadi bukan karena ada kesempatan, tetapi lebih disebabkan oleh faktor rakus, serakah dan bermoral bejad. Lebih parah lagi, ada sebagian oknum koruptor yang diklaim sebagai tokoh agama yang paham betul tentang hukum-hukum Tuhan, juga melakukan korupsi. Saat ini, di Indonesia berlaku jargon ‘ Yang miskin makin miskin kalau tidak punya jabatan, yang kaya makin kaya bila punya jabatan ’, di lingkaran kekuasaan. Indonesia menjadi salah satu sasaran empuk bagi penjahat-penj...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Rupiah Masih Terkapar: Halo Indonesia, Apa Kabar?

  Presiden Prabowo Subianto tampaknya belum menunjukkan pergerakan besar untuk memperkuat rupiah. Ini terjadi karena, masih banyaknya kebijakan pemerintah yang belum fokus dan tidak menunjukkan skala prioritas. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Kalau boleh saya berkata jujur, saat ini Indonesia dalam keadaan kurang baik. Kenapa? Salah satu indikatornya adalah nilai tukar rupiah ke dolar AS masih berkisar Rp16.862,90 ( https://www.bi.go.id/ ). Rupiah tampaknya tidak berdaya menghadapi pukulan mata uang negeri Paman Sam. Melemahnya nilai tukar rupiah ini, tentu akan berdampak signifikan bagi pasar keuangan nasional, aspek ekonomi lokal serta berpotensi membuat situasi politik nasional sedikit terguncang. Grafik melemahnya nilai tukar rupiah berlangsung cukup lama, sekitar tiga minggu terakhir ini. Hal ini terjadi karena sejumlah faktor internal dalam negeri dan pengaruh ekonomi eksternal (internasional). Melemahnya nilai tukar rupiah, pasti berdampak langsung pada sekto...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fenomena Aksi Cabul Negeri Beradab...

  Kasus sejumlah dokter yang mencabuli pasiennya saat melakukan praktik merupakan fenomena baru yang cukup menakutkan kaum perempuan, terutama bagi perempuan yang sedang hamil atau yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negeri yang beradab, masyarakatnya ramah-tamah, sopan santun, serta beretika/berbudaya luhur hasil warisan dari nenek moyang bangsa. Namun, sekarang negara ini semakin terjerembab dalam lingkaran nafsu syahwat dan aksi cabul yang tidak lagi mengenal rasa malu. Jauh sebelum aksi cabul dilakukan para dokter, sudah banyak kasus pencabulan terjadi, mulai dari puluhan santriwati yang dicabuli hingga hamil oleh oknum pengajar pesantren, dukun cabul yang selalu ada dari zaman ke zaman, guru cabul, pejabat cabul, oknum polisi cabul dan banyak lagi cabul-cabul lainya yang mungkin saja tidak tersentuh media dan hukum. Bahkan, ada kasus pencabulan menghilang tanpa jejak, setelah ada kesep...
Posting Komentar
Baca selengkapnya