Langsung ke konten utama

Hahaha....Cuma di Indonesia Koruptor Dimanjakan

 

Rakyat percaya koruptor berhasil ditangkap. Tapi, rakyat tidak percaya pada hukuman yang akan diterima koruptor. Rata-rata koruptor kelas kakap divonis hukuman sangat ringan. Ini jelas menodai rasa keadilan rakyat.

Kasus korupsi terus merajalela di bumi pertiwi. Rakyat semakin gondok dan kecewa dengan keuangan negara yang mudah digerogoti para koruptor. Hebatnya lagi, para koruptor ini sebagian besar adalah oknum pejabat negara dan menteri yang secara ekonomi sudah lebih jauh dari cukup alias super mapan.

Korupsi terjadi bukan karena ada kesempatan, tetapi lebih disebabkan oleh faktor rakus, serakah dan bermoral bejad. Lebih parah lagi, ada sebagian oknum koruptor yang diklaim sebagai tokoh agama yang paham betul tentang hukum-hukum Tuhan, juga melakukan korupsi.

Saat ini, di Indonesia berlaku jargon ‘Yang miskin makin miskin kalau tidak punya jabatan, yang kaya makin kaya bila punya jabatan’, di lingkaran kekuasaan.

Indonesia menjadi salah satu sasaran empuk bagi penjahat-penjahat ‘elit berdasi’ untuk melakukan korupsi, baik secara kecil-kecilan maupun gede-gedean. Mereka tidak peduli dengan keadaan negara yang semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan dengan banyaknya kasus PHK, kriminalitas sadis, sistem pendidikan yang morat-marit dan tindakan intoleransi yang semakin kencang dalam kehidupan sehari-hari.

Perlu Anda tahu, menurut saya, hanya di Indonesia para koruptor dimanjakan. Saat mereka (berbaju orange) dipajang KPK dalam jumpa pers, para koruptor ini masih bisa santai. Bahkan, tertawa renyah sambil melambaikan tangan ke wartawan saat menuju ruang tahanan maupun saat akan melakukan jumpa pers.

Hebatnya lagi, ketika wartawan bertanya, mereka menolak dituding korupsi. Aparat hukum yang mengawal atau menjaga koruptor juga sangat ketat, layaknya seorang Presiden yang dikawal ajudannya, seolah-olah fisik koruptor tidak boleh disentuh publik. Beda dengan maling sandal di rumah ibadah, yang tidak ada pengawalan ketat, malah babak belur dihakimi massa. Hahaha…

Walaupun keadaaan negara sudah semakin parah karena dikorupsi, rakyat tetap mengapresiasi kinerja KPK, Polri dan Kejaksaan Agung yang berhasil dan berani menangkap pelaku korupsi secara individual maupun berjamaah. Mulai dari korupsi kaleng-kaleng sampai korupsi besar.

Di sisi lain, rakyat juga kecewa berat karena koruptor yang ditangkap kebanyakan hanya pada level kroco alias lapis terluar dari lingkaran korupsi. Sedangkan lapisan inti pelaku korup tidak tertentuh.

Rakyat percaya koruptor berhasil ditangkap. Tapi, rakyat tidak percaya pada hukuman yang akan diterima koruptor. Rata-rata koruptor kelas kakap divonis hukuman sangat ringan. Ini jelas menodai rasa keadilan rakyat.

Belum lagi, banyaknya rumors yang beredar, di dalam penjara para koruptor hidupnya lebih enak dan nyaman. Konon kabarnya, duit hasil korupsi mereka juga aman disembunyikan di brankas pribadi. Gaya hidup para koruptor lebih mewah di dalam sel, dibandingkan dengan gaya hidup warga sipil yang berada di luar penjara.

Semoga ini menjadi bahan renungan bagi aparat hukum di Indonesia atau murka Tuhan akan segera datang tanpa diduga. Mengerikan...

Jakarta, Rabu 9 April 2025
Pukul 19.09 WIB

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Friksi Terselubung Lembaga Public Relations Versus Media Massa, Kemana Budget untuk Media Massa?

Sejumlah lembaga PR ‘nakal’ diduga memanfaatkan, sekaligus mendompleng media massa untuk menyiarkan berita kepada masyarakat luas, dengan tujuan menjaga citra positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di mata publik.   Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa   Friksi terselubung antara lembaga Public Relations (PR), baik PR internal perusahaan maupun PR Eksternal (PR swasta/independen) dengan media massa (media online, cetak dan audio visual), sudah terjadi sejak lama.   Friksi ini menyangkut persoalan yang berhubungan langsung dengan pembiayaan (budget) pemberitaan untuk media massa setelah media massa hadir dalam undangan press conference, maupun penayangan berita yang berasal press release yang dikirmkan PR.   Seperti diketahui, fungsi Public Relations (PR) adalah menjaga image positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di masyarakat melalui pemberitaan media massa.   Namun sayangnya, ada sejumlah lembaga PR internal per...
 

Gelombang PHK Berkelanjutan, Kode Keras Bagi Presiden Prabowo Subianto

Gelombang PHK bukan hanya terjadi di sektor industri manufaktur, tetapi juga menyentuh lembaga media massa nasional, seperti stasiun TV swasta, siaran radio komersial dan sejumlah media online. Diprediksi sampai akhir tahun 2025 ini, pengangguran terselubung terdidik semakin tinggi, angka kriminalitas menanjak naik, premanisme meluas dan pungli bertebaran dimana-mana. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2022 lalu hingga memasuki semester pertama tahun 2025, menjadi kode keras buat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi, terkait kebijakan ekonomi kerakyatan. Badai PHK berjamaah ini terjadi, berawal dari penurunan daya beli masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini semakin diperparah oleh keadaan ekonomi global yang terus melemah, serta kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang secara tidak langsung merusak sendi-sendi ekonomi nasional. Terjadinya kasus PHK b...