Langsung ke konten utama

Fenomena Aksi Cabul Negeri Beradab...

 

Kasus sejumlah dokter yang mencabuli pasiennya saat melakukan praktik merupakan fenomena baru yang cukup menakutkan kaum perempuan, terutama bagi perempuan yang sedang hamil atau yang sedang mengalami gangguan kesehatan.

Oleh: Wawan Kuswandi
Pemerhati Komunikasi Massa

Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negeri yang beradab, masyarakatnya ramah-tamah, sopan santun, serta beretika/berbudaya luhur hasil warisan dari nenek moyang bangsa. Namun, sekarang negara ini semakin terjerembab dalam lingkaran nafsu syahwat dan aksi cabul yang tidak lagi mengenal rasa malu.

Jauh sebelum aksi cabul dilakukan para dokter, sudah banyak kasus pencabulan terjadi, mulai dari puluhan santriwati yang dicabuli hingga hamil oleh oknum pengajar pesantren, dukun cabul yang selalu ada dari zaman ke zaman, guru cabul, pejabat cabul, oknum polisi cabul dan banyak lagi cabul-cabul lainya yang mungkin saja tidak tersentuh media dan hukum. Bahkan, ada kasus pencabulan menghilang tanpa jejak, setelah ada kesepakatan damai antara si korban dan si pelaku. Sungguh miris…

Melihat fenomena cabul yang dilakukan kalangan profesional dan sejumlah oknum elit di negeri ini, saya jadi bertanya, ada apa dengan Indonesia?

Seperti diketahui, perbaikan kurikulum sistem pendidikan, khususnya yang terkait dengan pelajaran etika dan moral siswa terus dievaluasi dan ditingkatkan setiap tahun, tapi kenapa perilaku cabul, malah semakin meningkat?

Dari segi hukum pidana, Indonesia termasuk salah satu negara yang menerapkan hukum pidana sangat berat terhadap pelaku penjahat kelamin, termasuk pencabulan.

Dari segi agama, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penganut muslim terbesar di dunia. Ajaran agama Islam sudah begitu sangat mulia. Namun, lagi-lagi kenapa pencabulan tetap terjadi, bahkan dilakukan oleh oknum-oknum yang diklaim memahami nilai-nilai agama dengan baik.

Aksi pencabulan juga dilakukan oleh oknum polisi, pejabat, guru dan kalangan profesional, baik secara perorangan maupun berjamaah. Sungguh mengerikan…

Walaupun sanksi hukum sudah sangat berat dan ketat, ajaran agama sudah begitu sangat mulia, tapi kalau karakter dasar manusianya memang sudah bejad, biadad dan tidak bermoral, maka pencabulan akan tetap terus terjadi sampai dunia kiamat.

Hanya satu solusinya, siapapun, dimanapun dan kapanpun, saya dan Anda harus ekstra waspada dan berani melakukan perlawanan, bila menghadapi aksi pencabulan. Itu saja titik.

Sabtu, 26 April 2025
Pukul 16.20 WIB


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Friksi Terselubung Lembaga Public Relations Versus Media Massa, Kemana Budget untuk Media Massa?

Sejumlah lembaga PR ‘nakal’ diduga memanfaatkan, sekaligus mendompleng media massa untuk menyiarkan berita kepada masyarakat luas, dengan tujuan menjaga citra positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di mata publik.   Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa   Friksi terselubung antara lembaga Public Relations (PR), baik PR internal perusahaan maupun PR Eksternal (PR swasta/independen) dengan media massa (media online, cetak dan audio visual), sudah terjadi sejak lama.   Friksi ini menyangkut persoalan yang berhubungan langsung dengan pembiayaan (budget) pemberitaan untuk media massa setelah media massa hadir dalam undangan press conference, maupun penayangan berita yang berasal press release yang dikirmkan PR.   Seperti diketahui, fungsi Public Relations (PR) adalah menjaga image positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di masyarakat melalui pemberitaan media massa.   Namun sayangnya, ada sejumlah lembaga PR internal per...
 

Gelombang PHK Berkelanjutan, Kode Keras Bagi Presiden Prabowo Subianto

Gelombang PHK bukan hanya terjadi di sektor industri manufaktur, tetapi juga menyentuh lembaga media massa nasional, seperti stasiun TV swasta, siaran radio komersial dan sejumlah media online. Diprediksi sampai akhir tahun 2025 ini, pengangguran terselubung terdidik semakin tinggi, angka kriminalitas menanjak naik, premanisme meluas dan pungli bertebaran dimana-mana. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2022 lalu hingga memasuki semester pertama tahun 2025, menjadi kode keras buat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi, terkait kebijakan ekonomi kerakyatan. Badai PHK berjamaah ini terjadi, berawal dari penurunan daya beli masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini semakin diperparah oleh keadaan ekonomi global yang terus melemah, serta kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang secara tidak langsung merusak sendi-sendi ekonomi nasional. Terjadinya kasus PHK b...