Kesempatan Rakyat Beli Rumah Kandas...!!! Harga Rumah Subsidi Bakal Naik Sekitar 4,89 Persen

Rakyat dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah, tentu sangat membutuhkan rumah layak huni. Rumah subsidi yang disokong Pemerintah akan menjadi pilihan terbaik bagi rakyat. Namun sayang, kesempatan rakyat untuk membeli rumah kandas...!!! Pasalnya harga rumah subsidi bakal naik sekitar 4,89 persen. Nah lho...!!! Terus, kapan dong rakyat punya rumah? Negara sudah seharusnya berpihak ke rakyat

thepropertycom. Harga rumah subsidi di Indonesia bakal naik sekitar 4,89 persen. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, ketetapan soal kenaikan harga rumah subsidi masih dalam proses Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.

"Masih diproses Kementerian keuangan, diperkirakan bulan Februari ini," ujar Herry di JCC Senayan, Kamis (16/2/2023) lalu.

Perlu diketahui, harga rumah subsidi yang tercantum dalam Kepmen PUPR berada di kisaran Rp150,5 sampai Rp219 jutaan, itupun tergantung dari lokasinya. Untuk kawasan Jabodetabek, harga tertingginya Rp168 jutaan.

Menurut Herry, beberapa waktu lalu, Pemerintah bersama pengurus asosiasi Real Estate Indonesia (REI) sudah membahas kenaikan harga rumah subsidi. Namun, hasilnya masih menunggu Ketetapan Kementerian Keuangan.

Ketua Umum REI, Paulus Totok Lusida mengaku, dirinya belum mengetahui secara pasti kapan soal kenaikan harga rumah subsidi diumumkan.

"Sudah ada sosialisasi di REI, kenaikannya berada di kisaran 4,89 persen. Dulu kita sepakat kenaikan 7 persen. Akhirnya jadi sekitar 4,89 persen," kata Totok sambil menambahkan bahwa pembahasan soal kenaikan harga rumah subsidi sudah berlangsung sejak tahun 2021.

Seperti diketahui soal kenaikan harga rumah subsidi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/PMK.010/2019. Batasan harga rumah subsidi juga tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) No. 242/KPTS/M/2020 bulan Maret 2020.

Berapapun besarannya, kenaikan harga rumah subsidi tentu akan mempengaruhi daya beli rakyat terhadap rumah.

Beberapa waktu lalu, anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam, mendesak pemerintah untuk mengendalikan inflasi pangan, dikarenakan makin mengancam daya beli masyarakat. Kenaikan inflasi diprediksi sekitar 6 sampai 7 persen dan ini akan sulit dikendalikan pemerintah.

Belum lagi kenaikan harga kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) menjelang lebaran tahun 2023. Otomatis daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi semakin melemah.

Sinyalemen Bank Dunia dan lembaga-lembaga keuangan internasional memprediksi bahwa tahun 2023 ini, dunia berada dalam ancaman resesi global. Saat ini, tanda-tanda resesi global sudah mulai dirasakan para pengusaha dan pekerja. Pengusaha mengalami penurunan omzet dan produksi. Sedangkan pekerja mulai dirumahkan atau di PHK.

Hal lainnya lagi yang tak kalah pentingnya ialah munculnya spekulan properti, dalam hal ini pihak ketiga yang secara tidak langsung ikut berperan dalam menjual rumah subsidi. Para spekulan ini mungkin saja akan merekayasa margin profit dari fluktuasi harga untuk meraup keuntungan relatif besar.

Di sisi lain, saat ini rakyat sedang menjalani masa transisi dari pandemi COVID-19 menuju recovery ekonomi.[redtp17]

Gelombang PHK Berkelanjutan, Kode Keras Bagi Presiden Prabowo Subianto

Gelombang PHK bukan hanya terjadi di sektor industri manufaktur, tetapi juga menyentuh lembaga media massa nasional, seperti stasiun TV swasta, siaran radio komersial dan sejumlah media online. Diprediksi sampai akhir tahun 2025 ini, pengangguran terselubung terdidik semakin tinggi, angka kriminalitas menanjak naik, premanisme meluas dan pungli bertebaran dimana-mana. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2022 lalu hingga memasuki semester pertama tahun 2025, menjadi kode keras buat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi, terkait kebijakan ekonomi kerakyatan. Badai PHK berjamaah ini terjadi, berawal dari penurunan daya beli masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini semakin diperparah oleh keadaan ekonomi global yang terus melemah, serta kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang secara tidak langsung merusak sendi-sendi ekonomi nasional. Terjadinya kasus PHK b...

Baca selengkapnya

Friksi Terselubung Lembaga Public Relations Versus Media Massa, Kemana Budget untuk Media Massa?

Sejumlah lembaga PR ‘nakal’ diduga memanfaatkan, sekaligus mendompleng media massa untuk menyiarkan berita kepada masyarakat luas, dengan tujuan menjaga citra positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di mata publik. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Friksi terselubung antara lembaga Public Relations (PR), baik PR internal perusahaan maupun PR Eksternal (PR swasta/independen) dengan media massa (media online, cetak dan audio visual), sudah terjadi sejak lama. Friksi ini menyangkut persoalan yang berhubungan langsung dengan pembiayaan (budget) pemberitaan untuk media massa setelah media massa hadir dalam undangan press conference, maupun penayangan berita yang berasal press release yang dikirmkan PR. Seperti diketahui, fungsi Public Relations (PR) adalah menjaga image positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di masyarakat melalui pemberitaan media massa. Namun sayangnya, ada sejumlah lembaga PR internal per...

Baca selengkapnya

Fenomena Aksi Cabul Negeri Beradab...

Kasus sejumlah dokter yang mencabuli pasiennya saat melakukan praktik merupakan fenomena baru yang cukup menakutkan kaum perempuan, terutama bagi perempuan yang sedang hamil atau yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negeri yang beradab, masyarakatnya ramah-tamah, sopan santun, serta beretika/berbudaya luhur hasil warisan dari nenek moyang bangsa. Namun, sekarang negara ini semakin terjerembab dalam lingkaran nafsu syahwat dan aksi cabul yang tidak lagi mengenal rasa malu. Jauh sebelum aksi cabul dilakukan para dokter, sudah banyak kasus pencabulan terjadi, mulai dari puluhan santriwati yang dicabuli hingga hamil oleh oknum pengajar pesantren, dukun cabul yang selalu ada dari zaman ke zaman, guru cabul, pejabat cabul, oknum polisi cabul dan banyak lagi cabul-cabul lainya yang mungkin saja tidak tersentuh media dan hukum. Bahkan, ada kasus pencabulan menghilang tanpa jejak, setelah ada kesep...

Baca selengkapnya

KORANRAKYAT

Cari Blog Ini