Langsung ke konten utama

Friksi Terselubung Lembaga Public Relations Versus Media Massa, Kemana Budget untuk Media Massa?

Sejumlah lembaga PR ‘nakal’ diduga memanfaatkan, sekaligus mendompleng media massa untuk menyiarkan berita kepada masyarakat luas, dengan tujuan menjaga citra positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di mata publik.

 

Oleh: Wawan Kuswandi

Pemerhati Komunikasi Massa

 

Friksi terselubung antara lembaga Public Relations (PR), baik PR internal perusahaan maupun PR Eksternal (PR swasta/independen) dengan media massa (media online, cetak dan audio visual), sudah terjadi sejak lama.

 

Friksi ini menyangkut persoalan yang berhubungan langsung dengan pembiayaan (budget) pemberitaan untuk media massa setelah media massa hadir dalam undangan press conference, maupun penayangan berita yang berasal press release yang dikirmkan PR.

 

Seperti diketahui, fungsi Public Relations (PR) adalah menjaga image positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di masyarakat melalui pemberitaan media massa.

 

Namun sayangnya, ada sejumlah lembaga PR internal perusahaan maupun PR eksternal (swasta/independen) yang diduga kuat ‘nakal’ yaitu mereka tidak mengeluarkan budget untuk media massa yang hadir dalam press conference maupun penayangan berita dari press release.

 

Padahal, pada umumnya sebagian perusahaan sudah menyediakan budget khusus untuk media massa yang hadir dalam press conference maupun penayangan berita dari press release.


Kemana Budget Media Massa

 

Sejumlah lembaga PR ‘nakal” ini, memanfaatkan, sekaligus mendompleng media massa untuk menyiarkan berita kepada masyarakat luas yang tujuannya untuk menjaga citra baik perusahaan swasta tertentu, atau institusi negara di mata publik.

 

Faktanya di lapangan, sejumlah media massa yang penulis temui mengungkapkan bahwa setelah mereka menghadiri press conference maupun menayangkan berita dari press release, mereka hanya mendapatkan goodybag dan ucapan terima kasih.

 

Lantas pertanyaannya ialah, kemana budget press conference dan penayangan berita press release untuk media massa?

 

Semestinya lembaga PR memahami bahwa antara lembaga PR dan media massa merupakan satu-kesatuan fungsi yang saling mendukung, terutama dalam memberitakan citra positif sebuah perusahaan atau institusi negara.

 

Bila friksi ini terjadi terus-menerus dan pihak PR merasa tidak memiliki rasa ketergantungan kepada media massa, maka dampaknya media massa menolak menghadiri undangan press conference dan tidak menayangkan berita dari press relese yang dikirimkan PR.

 

Media massa punya hak dan tanggung jawab untuk tidak menayangkan berita press release yang dikirimkan PR, maupun menolak hadir dalam undangan press conference.

 

Di sisi lain, fungsi media massa adalah memberikan informasi, serta menyampaikan berita, terkait citra positif sebuah perusahaan (swasta) atau institusi negara kepada khalayak luas.

 

Tentu saja dalam memberitakan citra positif sebuah perusahaan tertentu maupun institusi negara, para wartawan wajib berpedoman kepada kode etik jurnalistik dan menjaga etika profesi sebagai seorang wartawan yang profesioal.

 

Ekosistem dan cara kerja massa massa, tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak maupun lembaga PR. Menhargai dan menghormati kinerja pers bukan hanya sekedar dengan ucapan terima kasih dan goodybag semata, tetapi juga mengapresiasi media massa melalui budget khusus saat hadir dalam press conference maupun menayangkan berita press release.  

 

Semoga lembaga PR bisa memahami realitas ini, dan tetap menjaga hubungan baik dengan cara mengapresiasi ekosistem media massa. (Foto: Istimewa)

 

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hahaha....Cuma di Indonesia Koruptor Dimanjakan

  Rakyat percaya koruptor berhasil ditangkap. Tapi, rakyat tidak percaya pada hukuman yang akan diterima koruptor. Rata-rata koruptor kelas kakap divonis hukuman sangat ringan. Ini jelas menodai rasa keadilan rakyat. Kasus korupsi terus merajalela di bumi pertiwi. Rakyat semakin gondok dan kecewa dengan keuangan negara yang mudah digerogoti para koruptor. Hebatnya lagi, para koruptor ini sebagian besar adalah oknum pejabat negara dan menteri yang secara ekonomi sudah lebih jauh dari cukup alias super mapan. Korupsi terjadi bukan karena ada kesempatan, tetapi lebih disebabkan oleh faktor rakus, serakah dan bermoral bejad. Lebih parah lagi, ada sebagian oknum koruptor yang diklaim sebagai tokoh agama yang paham betul tentang hukum-hukum Tuhan, juga melakukan korupsi. Saat ini, di Indonesia berlaku jargon ‘ Yang miskin makin miskin kalau tidak punya jabatan, yang kaya makin kaya bila punya jabatan ’, di lingkaran kekuasaan. Indonesia menjadi salah satu sasaran empuk bagi penjahat-penj...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Rupiah Masih Terkapar: Halo Indonesia, Apa Kabar?

  Presiden Prabowo Subianto tampaknya belum menunjukkan pergerakan besar untuk memperkuat rupiah. Ini terjadi karena, masih banyaknya kebijakan pemerintah yang belum fokus dan tidak menunjukkan skala prioritas. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Kalau boleh saya berkata jujur, saat ini Indonesia dalam keadaan kurang baik. Kenapa? Salah satu indikatornya adalah nilai tukar rupiah ke dolar AS masih berkisar Rp16.862,90 ( https://www.bi.go.id/ ). Rupiah tampaknya tidak berdaya menghadapi pukulan mata uang negeri Paman Sam. Melemahnya nilai tukar rupiah ini, tentu akan berdampak signifikan bagi pasar keuangan nasional, aspek ekonomi lokal serta berpotensi membuat situasi politik nasional sedikit terguncang. Grafik melemahnya nilai tukar rupiah berlangsung cukup lama, sekitar tiga minggu terakhir ini. Hal ini terjadi karena sejumlah faktor internal dalam negeri dan pengaruh ekonomi eksternal (internasional). Melemahnya nilai tukar rupiah, pasti berdampak langsung pada sekto...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fenomena Aksi Cabul Negeri Beradab...

  Kasus sejumlah dokter yang mencabuli pasiennya saat melakukan praktik merupakan fenomena baru yang cukup menakutkan kaum perempuan, terutama bagi perempuan yang sedang hamil atau yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negeri yang beradab, masyarakatnya ramah-tamah, sopan santun, serta beretika/berbudaya luhur hasil warisan dari nenek moyang bangsa. Namun, sekarang negara ini semakin terjerembab dalam lingkaran nafsu syahwat dan aksi cabul yang tidak lagi mengenal rasa malu. Jauh sebelum aksi cabul dilakukan para dokter, sudah banyak kasus pencabulan terjadi, mulai dari puluhan santriwati yang dicabuli hingga hamil oleh oknum pengajar pesantren, dukun cabul yang selalu ada dari zaman ke zaman, guru cabul, pejabat cabul, oknum polisi cabul dan banyak lagi cabul-cabul lainya yang mungkin saja tidak tersentuh media dan hukum. Bahkan, ada kasus pencabulan menghilang tanpa jejak, setelah ada kesep...
Posting Komentar
Baca selengkapnya