Langsung ke konten utama

MBR Jadi Prioritas, Anggaran Rumah Susun Ditjen PUPR Tahun 2024 Rp4,459 Triliun

 

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2024 sebesar Rp6,19 triliun. Untuk rumah susun anggarannya sebesar Rp4,459 triliun

thepropertycom (JAKARTA). Anggaran ini difokuskan untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Anggaran ini dioptimalkan untuk program pembangunan rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), rumah swadaya, bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) rumah umum. 


“Untuk tahun anggaran 2024 mendatang anggaran Ditjen Perumahan Kementerian PUPR memang sebesar Rp6,19 triliun dan dioptimalkan untuk program pembangunan perumahan bagi masyarakat,” ujar Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Sedangkan untuk program pembangunan rumah khusus anggarannya mencapai Rp139 miliar untuk 140 ribu unit rumah. 


“Kami juga memiliki program kerja padat karya seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui skema penanganan kemiskinan ekstrim yang ditargetkan sebanyak 45.872 unit dengan anggaran Rp1 triliun,” tutup Iwan.[redtp16]

Klik Link

Viraaalll... Ribut-ribut tarif parkir, siapa pengawas BP perparkiran swasta dan Dishub?

https://youtu.be/FK9sIJ8IgLE


Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gelombang PHK Berkelanjutan, Kode Keras Bagi Presiden Prabowo Subianto

Gelombang PHK bukan hanya terjadi di sektor industri manufaktur, tetapi juga menyentuh lembaga media massa nasional, seperti stasiun TV swasta, siaran radio komersial dan sejumlah media online. Diprediksi sampai akhir tahun 2025 ini, pengangguran terselubung terdidik semakin tinggi, angka kriminalitas menanjak naik, premanisme meluas dan pungli bertebaran dimana-mana. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2022 lalu hingga memasuki semester pertama tahun 2025, menjadi kode keras buat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi, terkait kebijakan ekonomi kerakyatan. Badai PHK berjamaah ini terjadi, berawal dari penurunan daya beli masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini semakin diperparah oleh keadaan ekonomi global yang terus melemah, serta kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang secara tidak langsung merusak sendi-sendi ekonomi nasional. Terjadinya kasus PHK b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Friksi Terselubung Lembaga Public Relations Versus Media Massa, Kemana Budget untuk Media Massa?

Sejumlah lembaga PR ‘nakal’ diduga memanfaatkan, sekaligus mendompleng media massa untuk menyiarkan berita kepada masyarakat luas, dengan tujuan menjaga citra positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di mata publik.   Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa   Friksi terselubung antara lembaga Public Relations (PR), baik PR internal perusahaan maupun PR Eksternal (PR swasta/independen) dengan media massa (media online, cetak dan audio visual), sudah terjadi sejak lama.   Friksi ini menyangkut persoalan yang berhubungan langsung dengan pembiayaan (budget) pemberitaan untuk media massa setelah media massa hadir dalam undangan press conference, maupun penayangan berita yang berasal press release yang dikirmkan PR.   Seperti diketahui, fungsi Public Relations (PR) adalah menjaga image positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di masyarakat melalui pemberitaan media massa.   Namun sayangnya, ada sejumlah lembaga PR internal per...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fenomena Aksi Cabul Negeri Beradab...

  Kasus sejumlah dokter yang mencabuli pasiennya saat melakukan praktik merupakan fenomena baru yang cukup menakutkan kaum perempuan, terutama bagi perempuan yang sedang hamil atau yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negeri yang beradab, masyarakatnya ramah-tamah, sopan santun, serta beretika/berbudaya luhur hasil warisan dari nenek moyang bangsa. Namun, sekarang negara ini semakin terjerembab dalam lingkaran nafsu syahwat dan aksi cabul yang tidak lagi mengenal rasa malu. Jauh sebelum aksi cabul dilakukan para dokter, sudah banyak kasus pencabulan terjadi, mulai dari puluhan santriwati yang dicabuli hingga hamil oleh oknum pengajar pesantren, dukun cabul yang selalu ada dari zaman ke zaman, guru cabul, pejabat cabul, oknum polisi cabul dan banyak lagi cabul-cabul lainya yang mungkin saja tidak tersentuh media dan hukum. Bahkan, ada kasus pencabulan menghilang tanpa jejak, setelah ada kesep...
Posting Komentar
Baca selengkapnya