Langsung ke konten utama

HUT 51 REI, Ketua Umum REI: Tahun 2023 Proyeksi Pertumbuhan Sektor Properti 10 Persen, Menteri PUPR: Tahun 2024 Pemerintah Targetkan 70 Persen Rakyat Punya Rumah

 

Rakyat semakin berat untuk membeli rumah karena ancaman resesi global sudah mulai terasa dalam kehidupan masyarakat. Faktanya, omzet dan produksi sejumlah perusahaan menurun, sehingga mengakibatkan banyak pekerja di PHK atau dirumahkan

thepropertycom (JAKARTA). Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida dalam perayaan HUT ke 51 Asosiasi Pengembang Real Estat Indonesia (REI) yang digelar di Medan, Sumatera Utara mengatakan, proyeksi pertumbuhan sektor properti nasional tahun 2023 sekitar 10 persen atau lebih tinggi ketimbang realisasi tahun 2022 yang hanya sekitar 4,8 persen. 

"Pertumbuhan sektor properti nasional tahun 2023 terjadi karena sejumlah insentif, termasuk PPN DTP yang berakhir pada September 2022 lalu," kataTotok, Rabu (1/3/2023).

Apa yang disampaikan Totok tentang pertumbuhan sektor properti di tahun 2023, faktanya tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang ada. Buktinya, rakyat masih sangat sulit untuk membeli rumah dalam strata rumah subsidi atau rumah sederhana (RS). 

Hal ini terjadi karena kenaikan harga rumah dan suku bunga bank dalam proses KPR yang  fluktuatif dan tidak meringankan beban ekonomi masyarakat kelas menengah bawah. 


Seperti diberitakan thepropertycom sebelumnya, Totok mengungkapkan bahwa sudah ada sosialisasi di REI, soal kenaikannya harga rumah subsidi di kisaran 4,89 persen.

 "Dulu kita sepakat kenaikan 7 persen. Akhirnya jadi sekitar 4,89 persen," kata Totok sambil menambahkan bahwa pembahasan soal kenaikan harga rumah subsidi sudah berlangsung sejak tahun 2021

Saat ini rakyat masih dalam masa transisi usai pandemi COVID-19 menuju recovery ekonomi. Kesulitan rakyat semakin berat untuk membeli rumah karena ancaman resesi global sudah mulai terasa dalam kehidupan masyarakat. Faktanya Sejumlah perusahaan omzet dan produksinya menurun sehingga mengakibatkan banyak pekerja di PHK atau dirumahkan. 

Beberapa waktu lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, terdapat 14 juta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni.


"Kita harus siapkan rumah layak huni. Jadi masih ada 14 juta dari 70 juta orang yang belum memiliki rumah layak huni," kata Basuki dalam diskusi bertajuk 'Mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui sektor perumahan' di Jakarta, Senin (27/12/2020) lalu. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sektor perumahan, pemerintah menargetkan 70 persen masyarakat di Indonesia dapat memiliki akses terhadap perumahan dan pemukiman layak, aman serta terjangkau.

"Target seluruhnya tercapai pada 2024," sambung Basuki.

Sedangkan hingga 2019 lalu, akses kepemilikan rumah layak huni tercatat baru mencapai 54,75 persen dan ditargetkan akan bertambah 13,25. Dengan demikian, skses kepemilikan rumah layak huni dapat mencapai 70 persen pada 2024 mendatang.

Melihat apa yang disampaikan Menteri PUPR, dikaitkan dengan pernyataan Ketua Umum DPP REI, maka tampak ada kesenjangan dalam penyediaan rumah bagi rakyat kelas menengah bawah. 

Tentu saja peran REI bukan hanya 'bermain' dalam siklus rumah mewah, tetapi juga harus berani sekaligus mendukung pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni untuk rakyat dengan harga yang terjangkau dan tidak 'terombang-ambing' dengan suku bunga KPR perbankan. 

Sinergitas pemerintah dan REI perlu diperkuat, agar rakyat Indonesia secara merata bisa membeli rumah dengan ringan dan mudah, tanpa terbeban dengan masalah ekonomi. Jadi kesimpulannya, mampukah REI dan pemerintah membantu rakyat untuk membeli rumah? Kita tunggu saja...[redtp17]



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hahaha....Cuma di Indonesia Koruptor Dimanjakan

  Rakyat percaya koruptor berhasil ditangkap. Tapi, rakyat tidak percaya pada hukuman yang akan diterima koruptor. Rata-rata koruptor kelas kakap divonis hukuman sangat ringan. Ini jelas menodai rasa keadilan rakyat. Kasus korupsi terus merajalela di bumi pertiwi. Rakyat semakin gondok dan kecewa dengan keuangan negara yang mudah digerogoti para koruptor. Hebatnya lagi, para koruptor ini sebagian besar adalah oknum pejabat negara dan menteri yang secara ekonomi sudah lebih jauh dari cukup alias super mapan. Korupsi terjadi bukan karena ada kesempatan, tetapi lebih disebabkan oleh faktor rakus, serakah dan bermoral bejad. Lebih parah lagi, ada sebagian oknum koruptor yang diklaim sebagai tokoh agama yang paham betul tentang hukum-hukum Tuhan, juga melakukan korupsi. Saat ini, di Indonesia berlaku jargon ‘ Yang miskin makin miskin kalau tidak punya jabatan, yang kaya makin kaya bila punya jabatan ’, di lingkaran kekuasaan. Indonesia menjadi salah satu sasaran empuk bagi penjahat-penj...

Rupiah Masih Terkapar: Halo Indonesia, Apa Kabar?

  Presiden Prabowo Subianto tampaknya belum menunjukkan pergerakan besar untuk memperkuat rupiah. Ini terjadi karena, masih banyaknya kebijakan pemerintah yang belum fokus dan tidak menunjukkan skala prioritas. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Kalau boleh saya berkata jujur, saat ini Indonesia dalam keadaan kurang baik. Kenapa? Salah satu indikatornya adalah nilai tukar rupiah ke dolar AS masih berkisar Rp16.862,90 ( https://www.bi.go.id/ ). Rupiah tampaknya tidak berdaya menghadapi pukulan mata uang negeri Paman Sam. Melemahnya nilai tukar rupiah ini, tentu akan berdampak signifikan bagi pasar keuangan nasional, aspek ekonomi lokal serta berpotensi membuat situasi politik nasional sedikit terguncang. Grafik melemahnya nilai tukar rupiah berlangsung cukup lama, sekitar tiga minggu terakhir ini. Hal ini terjadi karena sejumlah faktor internal dalam negeri dan pengaruh ekonomi eksternal (internasional). Melemahnya nilai tukar rupiah, pasti berdampak langsung pada sekto...

Fenomena Aksi Cabul Negeri Beradab...

  Kasus sejumlah dokter yang mencabuli pasiennya saat melakukan praktik merupakan fenomena baru yang cukup menakutkan kaum perempuan, terutama bagi perempuan yang sedang hamil atau yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negeri yang beradab, masyarakatnya ramah-tamah, sopan santun, serta beretika/berbudaya luhur hasil warisan dari nenek moyang bangsa. Namun, sekarang negara ini semakin terjerembab dalam lingkaran nafsu syahwat dan aksi cabul yang tidak lagi mengenal rasa malu. Jauh sebelum aksi cabul dilakukan para dokter, sudah banyak kasus pencabulan terjadi, mulai dari puluhan santriwati yang dicabuli hingga hamil oleh oknum pengajar pesantren, dukun cabul yang selalu ada dari zaman ke zaman, guru cabul, pejabat cabul, oknum polisi cabul dan banyak lagi cabul-cabul lainya yang mungkin saja tidak tersentuh media dan hukum. Bahkan, ada kasus pencabulan menghilang tanpa jejak, setelah ada kesep...