HUT 51 REI, Ketua Umum REI: Tahun 2023 Proyeksi Pertumbuhan Sektor Properti 10 Persen, Menteri PUPR: Tahun 2024 Pemerintah Targetkan 70 Persen Rakyat Punya Rumah

 

Rakyat semakin berat untuk membeli rumah karena ancaman resesi global sudah mulai terasa dalam kehidupan masyarakat. Faktanya, omzet dan produksi sejumlah perusahaan menurun, sehingga mengakibatkan banyak pekerja di PHK atau dirumahkan

thepropertycom (JAKARTA). Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida dalam perayaan HUT ke 51 Asosiasi Pengembang Real Estat Indonesia (REI) yang digelar di Medan, Sumatera Utara mengatakan, proyeksi pertumbuhan sektor properti nasional tahun 2023 sekitar 10 persen atau lebih tinggi ketimbang realisasi tahun 2022 yang hanya sekitar 4,8 persen. 

"Pertumbuhan sektor properti nasional tahun 2023 terjadi karena sejumlah insentif, termasuk PPN DTP yang berakhir pada September 2022 lalu," kataTotok, Rabu (1/3/2023).

Apa yang disampaikan Totok tentang pertumbuhan sektor properti di tahun 2023, faktanya tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang ada. Buktinya, rakyat masih sangat sulit untuk membeli rumah dalam strata rumah subsidi atau rumah sederhana (RS). 

Hal ini terjadi karena kenaikan harga rumah dan suku bunga bank dalam proses KPR yang  fluktuatif dan tidak meringankan beban ekonomi masyarakat kelas menengah bawah. 

Seperti diberitakan thepropertycom sebelumnya, Totok mengungkapkan bahwa sudah ada sosialisasi di REI, soal kenaikannya harga rumah subsidi di kisaran 4,89 persen.

 "Dulu kita sepakat kenaikan 7 persen. Akhirnya jadi sekitar 4,89 persen," kata Totok sambil menambahkan bahwa pembahasan soal kenaikan harga rumah subsidi sudah berlangsung sejak tahun 2021

Saat ini rakyat masih dalam masa transisi usai pandemi COVID-19 menuju recovery ekonomi. Kesulitan rakyat semakin berat untuk membeli rumah karena ancaman resesi global sudah mulai terasa dalam kehidupan masyarakat. Faktanya Sejumlah perusahaan omzet dan produksinya menurun sehingga mengakibatkan banyak pekerja di PHK atau dirumahkan. 

Beberapa waktu lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, terdapat 14 juta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni.

"Kita harus siapkan rumah layak huni. Jadi masih ada 14 juta dari 70 juta orang yang belum memiliki rumah layak huni," kata Basuki dalam diskusi bertajuk 'Mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui sektor perumahan' di Jakarta, Senin (27/12/2020) lalu. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sektor perumahan, pemerintah menargetkan 70 persen masyarakat di Indonesia dapat memiliki akses terhadap perumahan dan pemukiman layak, aman serta terjangkau.

"Target seluruhnya tercapai pada 2024," sambung Basuki.

Sedangkan hingga 2019 lalu, akses kepemilikan rumah layak huni tercatat baru mencapai 54,75 persen dan ditargetkan akan bertambah 13,25. Dengan demikian, skses kepemilikan rumah layak huni dapat mencapai 70 persen pada 2024 mendatang.

Melihat apa yang disampaikan Menteri PUPR, dikaitkan dengan pernyataan Ketua Umum DPP REI, maka tampak ada kesenjangan dalam penyediaan rumah bagi rakyat kelas menengah bawah. 

Tentu saja peran REI bukan hanya 'bermain' dalam siklus rumah mewah, tetapi juga harus berani sekaligus mendukung pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni untuk rakyat dengan harga yang terjangkau dan tidak 'terombang-ambing' dengan suku bunga KPR perbankan. 

Sinergitas pemerintah dan REI perlu diperkuat, agar rakyat Indonesia secara merata bisa membeli rumah dengan ringan dan mudah, tanpa terbeban dengan masalah ekonomi. Jadi kesimpulannya, mampukah REI dan pemerintah membantu rakyat untuk membeli rumah? Kita tunggu saja...[redtp17]