Kendala Pembangunan Perumahan Rakyat Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045

Menjamurnya pengembang properti di Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek merupakan dampak nyata, atas meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap rumah dari tahun ke tahun.

Namun, dalam kenyataannya, pemerintah belum mampu memenuhi backlog perumahan rakyat di tahun 2023 yang mencapai 12,7 juta. Selain itu, rumah yang memenuhi standar layak huni, masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan Pemerintah dalam menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diuraikan bahwa rumah layak huni dan terjangkau oleh rakyat, harus memenuhi beberapa syarat diantaranya keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan serta lingkungan yang sehat.

Keberadaan UU diatas menjadi kendala sekaligus dilema bagi sejumlah pengembang, karena pembangunan rumah layak huni membutuhkan biaya tinggi. Ini terjadi akibat naiknya harga bahan material bangunan, mahalnya biaya pembelian dan pembebasan lahan di seputar Jabodetabek serta prosedur perizinan yang memerlukan biaya besar.

Dalam proses eksekusi UU diatas, pengembang tentu akan mengalami kendala, terutama ketika menetapkan harga rumah layak huni, karena hal ini berhubungan langsung dengan biaya yang dikeluarkan saat pembangunan rumah atau mengembangkan kawasan perumahan baru.

Akibatnya, masyarakat kelas bawah dan menengah tetap akan sulit memiliki rumah layak huni, karena faktor harga yang tinggi. Di sisi lain, sejumlah pengembang juga sulit dalam memasarkan harga rumah yang tinggi, apalagi kalau harus mengikuti kemampuan rata-rata finansial masyarakat yang membutuhkan rumah.

Keterjangkauan harga rumah layak huni bagi konsumen sangat penting. Di sisi lain, pengembang menargetkan pemasaran rumah yang dikembangkan harus terserap di pasar properti.

Dari sisi pemerintah, kementerian yang membidangi perumahan rakyat juga akan menghadapi kendala berat, karena memiliki target membangun kawasan permukiman rakyat berkelanjutan menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam proses pembangunan permukiman rakyat berkelanjutan, diantaranya ialah biaya pembangunan infrastruktur permukiman. Kemudian pengembangan kawasan perumahan yang ramah lingkungan, menciptakan sinergitas antara penghuni baru perumahan dengan masyarakat sekitarnya dan lingkungan hidup.

Apabila sejumlah kendala diatas dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah dan pihak pengembang, maka proses pembangunan perumahan rakyat berkelanjutan dipastikan akan berjalan sesuai rencana.

Agar pengembang perumahan dapat berperan aktif dalam dalam proses pembangunan permukiman rakyat berkelanjutan, maka semua pihak baik pemerintah pusat dan daerah, pengembang properti dan pengusaha building material bangunan, wajib berkolaborasi dan melakukan langkah-langkah transformatif dalam upaya memenuhi kebutuhan rumah rakyat.

Konsistensi regulasi yang terkait dengan pembangunan permukiman rakyat, antara pusat dan daerah harus sinkron. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pengusaha building material bangunan harus memiliki persepi yang sama tentang pembangunan perumahan rakyat berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pembangunan perumahan rakyat berkelanjutan, diperlukan tiga syarat penting yaitu kesiapan pendanaan pengembang, regulasi yang berpihak pada rakyat dan kemampuan finansial masyarakat dalam membeli rumah melalui proses KPR Perbankan.

(Gambar ilustrasi/foto Istimewa)

Hahaha....Cuma di Indonesia Koruptor Dimanjakan

Rakyat percaya koruptor berhasil ditangkap. Tapi, rakyat tidak percaya pada hukuman yang akan diterima koruptor. Rata-rata koruptor kelas kakap divonis hukuman sangat ringan. Ini jelas menodai rasa keadilan rakyat. Kasus korupsi terus merajalela di bumi pertiwi. Rakyat semakin gondok dan kecewa dengan keuangan negara yang mudah digerogoti para koruptor. Hebatnya lagi, para koruptor ini sebagian besar adalah oknum pejabat negara dan menteri yang secara ekonomi sudah lebih jauh dari cukup alias super mapan. Korupsi terjadi bukan karena ada kesempatan, tetapi lebih disebabkan oleh faktor rakus, serakah dan bermoral bejad. Lebih parah lagi, ada sebagian oknum koruptor yang diklaim sebagai tokoh agama yang paham betul tentang hukum-hukum Tuhan, juga melakukan korupsi. Saat ini, di Indonesia berlaku jargon ‘ Yang miskin makin miskin kalau tidak punya jabatan, yang kaya makin kaya bila punya jabatan ’, di lingkaran kekuasaan. Indonesia menjadi salah satu sasaran empuk bagi penjahat-penj...

Baca selengkapnya

Rupiah Masih Terkapar: Halo Indonesia, Apa Kabar?

Presiden Prabowo Subianto tampaknya belum menunjukkan pergerakan besar untuk memperkuat rupiah. Ini terjadi karena, masih banyaknya kebijakan pemerintah yang belum fokus dan tidak menunjukkan skala prioritas. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Kalau boleh saya berkata jujur, saat ini Indonesia dalam keadaan kurang baik. Kenapa? Salah satu indikatornya adalah nilai tukar rupiah ke dolar AS masih berkisar Rp16.862,90 ( https://www.bi.go.id/ ). Rupiah tampaknya tidak berdaya menghadapi pukulan mata uang negeri Paman Sam. Melemahnya nilai tukar rupiah ini, tentu akan berdampak signifikan bagi pasar keuangan nasional, aspek ekonomi lokal serta berpotensi membuat situasi politik nasional sedikit terguncang. Grafik melemahnya nilai tukar rupiah berlangsung cukup lama, sekitar tiga minggu terakhir ini. Hal ini terjadi karena sejumlah faktor internal dalam negeri dan pengaruh ekonomi eksternal (internasional). Melemahnya nilai tukar rupiah, pasti berdampak langsung pada sekto...

Baca selengkapnya

Fenomena Aksi Cabul Negeri Beradab...

Kasus sejumlah dokter yang mencabuli pasiennya saat melakukan praktik merupakan fenomena baru yang cukup menakutkan kaum perempuan, terutama bagi perempuan yang sedang hamil atau yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negeri yang beradab, masyarakatnya ramah-tamah, sopan santun, serta beretika/berbudaya luhur hasil warisan dari nenek moyang bangsa. Namun, sekarang negara ini semakin terjerembab dalam lingkaran nafsu syahwat dan aksi cabul yang tidak lagi mengenal rasa malu. Jauh sebelum aksi cabul dilakukan para dokter, sudah banyak kasus pencabulan terjadi, mulai dari puluhan santriwati yang dicabuli hingga hamil oleh oknum pengajar pesantren, dukun cabul yang selalu ada dari zaman ke zaman, guru cabul, pejabat cabul, oknum polisi cabul dan banyak lagi cabul-cabul lainya yang mungkin saja tidak tersentuh media dan hukum. Bahkan, ada kasus pencabulan menghilang tanpa jejak, setelah ada kesep...

Baca selengkapnya

KORANRAKYAT

Cari Blog Ini