Munas REI XVII, Presiden Jokowi: Dampak Sosial dan Lingkungan Penting Mendapat Perhatian REI

Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) XVII, di Grand Ballroom Hotel Sheraton, Gandaria City, Jakarta, Rabu, (9/8/2023).

thepropertycom (Jakarta). Presiden Jokowi mengingatkan REI untuk memperhatikan pentingnya dampak sosial dan lingkungan dalam membangun sebuah kawasan perumahan. Presiden tidak ingin pembangunan kawasan perumahan baru, justru menimbulkan masalah bagi kawasan lain di sekitarnya.

"Saya minta REI untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah. Bantu rakyat kecil untuk memiliki hunian sehat dan layak dengan Program Sejuta Rumah,” ujar presiden dalam sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut, presiden turut menyampaikan apresiasi kepada REI yang anggotanya terus berkembang sangat pesat dari 300 perusahaan pada tahun 1972 menjadi 6.400 perusahaan saat ini.

"Perkembangannya sangat pesat sekali, dan isinya dimulai dari yang kelas kakap ada, kelas sedang ada, kelas kecil sampai kelas teri ada semuanya. Semua difasilitasi dan diterima REI,” ucap presiden.

Turut hadir dalam acara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Ketua Umum DPP REI Totok Lusida.[redtp17]

KETERANGAN FOTO: Presiden Jokowi hadir dalam Munas REI XVII didampingi sejumlah Menteri dan pengurus REI (foto: dok-sekneg)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gelombang PHK Berkelanjutan, Kode Keras Bagi Presiden Prabowo Subianto

Gelombang PHK bukan hanya terjadi di sektor industri manufaktur, tetapi juga menyentuh lembaga media massa nasional, seperti stasiun TV swasta, siaran radio komersial dan sejumlah media online. Diprediksi sampai akhir tahun 2025 ini, pengangguran terselubung terdidik semakin tinggi, angka kriminalitas menanjak naik, premanisme meluas dan pungli bertebaran dimana-mana. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2022 lalu hingga memasuki semester pertama tahun 2025, menjadi kode keras buat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi, terkait kebijakan ekonomi kerakyatan. Badai PHK berjamaah ini terjadi, berawal dari penurunan daya beli masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini semakin diperparah oleh keadaan ekonomi global yang terus melemah, serta kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang secara tidak langsung merusak sendi-sendi ekonomi nasional. Terjadinya kasus PHK b...

Baca selengkapnya

Friksi Terselubung Lembaga Public Relations Versus Media Massa, Kemana Budget untuk Media Massa?

Sejumlah lembaga PR ‘nakal’ diduga memanfaatkan, sekaligus mendompleng media massa untuk menyiarkan berita kepada masyarakat luas, dengan tujuan menjaga citra positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di mata publik. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Friksi terselubung antara lembaga Public Relations (PR), baik PR internal perusahaan maupun PR Eksternal (PR swasta/independen) dengan media massa (media online, cetak dan audio visual), sudah terjadi sejak lama. Friksi ini menyangkut persoalan yang berhubungan langsung dengan pembiayaan (budget) pemberitaan untuk media massa setelah media massa hadir dalam undangan press conference, maupun penayangan berita yang berasal press release yang dikirmkan PR. Seperti diketahui, fungsi Public Relations (PR) adalah menjaga image positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di masyarakat melalui pemberitaan media massa. Namun sayangnya, ada sejumlah lembaga PR internal per...

Baca selengkapnya

Fenomena Aksi Cabul Negeri Beradab...

Kasus sejumlah dokter yang mencabuli pasiennya saat melakukan praktik merupakan fenomena baru yang cukup menakutkan kaum perempuan, terutama bagi perempuan yang sedang hamil atau yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negeri yang beradab, masyarakatnya ramah-tamah, sopan santun, serta beretika/berbudaya luhur hasil warisan dari nenek moyang bangsa. Namun, sekarang negara ini semakin terjerembab dalam lingkaran nafsu syahwat dan aksi cabul yang tidak lagi mengenal rasa malu. Jauh sebelum aksi cabul dilakukan para dokter, sudah banyak kasus pencabulan terjadi, mulai dari puluhan santriwati yang dicabuli hingga hamil oleh oknum pengajar pesantren, dukun cabul yang selalu ada dari zaman ke zaman, guru cabul, pejabat cabul, oknum polisi cabul dan banyak lagi cabul-cabul lainya yang mungkin saja tidak tersentuh media dan hukum. Bahkan, ada kasus pencabulan menghilang tanpa jejak, setelah ada kesep...

Baca selengkapnya

KORANRAKYAT

Cari Blog Ini