Langsung ke konten utama

Rumah MBR Terancam Stagnan...!!! Rumah Subsidi Versus Rumah Komersial, Pengembang Pilih Mana?

 

Rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terancam stagnan. Pasalnya, sampai saat ini Peraturan Menteri Keuangan (PMK) belum juga mengeluarkan patokan atau kenaikan harga rumah subsidi. Nah lho...!!! 

thepropertycom (JAKARTA). Sejumlah pengembang akhirnya terpaksa lebih memilih mengembangkan rumah komersial dibandingkan memproduksi rumah subsidi. 

Hal itu dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdullah dalam diskusi "Akhir Cerita Program Sejuta Rumah" di Jakarta, Jumat (19/5/2023).  

Menurut Junaidi, target Program Sejuta Rumah (PSR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terancam meleset dan stagnan. 

"Pasca Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) diberlakukan, justru banyak aturan yang malah tumpang tindih," ujar Junaidi.

Pemerintah menargetkan pembangunan rumah melalui fasilitas KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini, berjumlah 240.000 unit, lebih tinggi dari tahun 2022, yaitu sebanyak 220.000 unit.

Sedangkan, Apersi tahun 2022 lalu menargetkan pengembangan rumah subsidi sebanyak 162.000 unit, dan rumah komersial 46.000 unit.  "Namun, yang terealisasi hanya 70 persen atau sekitar 103.000 sampai 110.000 unit. Sebaliknya, realisasi rumah komersial justru bertambah 19.000 unit," kata Junaidi.

Untuk itulah, Apersi bersama asosiasi REI dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mendesak Pemerintah untuk segera menerbitkan PMK tentang kenaikan harga rumah subsidi.[redtp18]


KLIK LINK

VIRAL PEMBACA thepropertycom

https://thepropertycom.blogspot.com/2023/05/statistik-pembaca-thepropertycom.html?m=1


Komentar

  1. Halo bu Menkeu... gimana nih ....kapan PMK utk rumah MBR keluar...?

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Friksi Terselubung Lembaga Public Relations Versus Media Massa, Kemana Budget untuk Media Massa?

Sejumlah lembaga PR ‘nakal’ diduga memanfaatkan, sekaligus mendompleng media massa untuk menyiarkan berita kepada masyarakat luas, dengan tujuan menjaga citra positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di mata publik.   Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa   Friksi terselubung antara lembaga Public Relations (PR), baik PR internal perusahaan maupun PR Eksternal (PR swasta/independen) dengan media massa (media online, cetak dan audio visual), sudah terjadi sejak lama.   Friksi ini menyangkut persoalan yang berhubungan langsung dengan pembiayaan (budget) pemberitaan untuk media massa setelah media massa hadir dalam undangan press conference, maupun penayangan berita yang berasal press release yang dikirmkan PR.   Seperti diketahui, fungsi Public Relations (PR) adalah menjaga image positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di masyarakat melalui pemberitaan media massa.   Namun sayangnya, ada sejumlah lembaga PR internal per...

Mantap...!!! Ini Terobosan Baru Cara Rakyat Beli Rumah. Mau Tahu?

  Rakyat berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income) dipastikan akan bisa beli rumah. Jadi, tidak usah khawatir. Mau tahu caranya...???  thepropertycom (JAKARTA). Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida, mengatakan, masyarakat berpenghasilan tidak tetap dapat membeli rumah bersubsidi dengan cara mengikuti prosedur fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP atau KPR Tapera. "Pangsa pasar perumahan hampir 65 persen non-fixed income. Untuk membeli rumah rakyat bisa memakai skema KPR Rent to Own (RTO) dan KPR Staircasing Shared Ownership (SSO). Bank BTN bersama Kementerian PUPR dan BP Tapera sedang menyiapkan pembiayaannya," ujar Totok.  Sementara itu, Direktur Konsumer dan Komersial Bank BTN, Hirwandi Gafar, mengungkapkan, amanat UU Tapera menyebutkan ada dua peserta wajib Tapera yaitu rakyat yang memiliki pekerjaan tetap dan masyarakat non-fixed income.  "Kita mengimbau rakyat ikut program Tapera. Tabungan dan iuran mereka akan dinilai setiap bulan untuk mencicil K...