Langsung ke konten utama

Rumah MBR Terancam Stagnan...!!! Rumah Subsidi Versus Rumah Komersial, Pengembang Pilih Mana?

 

Rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terancam stagnan. Pasalnya, sampai saat ini Peraturan Menteri Keuangan (PMK) belum juga mengeluarkan patokan atau kenaikan harga rumah subsidi. Nah lho...!!! 

thepropertycom (JAKARTA). Sejumlah pengembang akhirnya terpaksa lebih memilih mengembangkan rumah komersial dibandingkan memproduksi rumah subsidi. 

Hal itu dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdullah dalam diskusi "Akhir Cerita Program Sejuta Rumah" di Jakarta, Jumat (19/5/2023).  

Menurut Junaidi, target Program Sejuta Rumah (PSR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terancam meleset dan stagnan. 

"Pasca Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) diberlakukan, justru banyak aturan yang malah tumpang tindih," ujar Junaidi.

Pemerintah menargetkan pembangunan rumah melalui fasilitas KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini, berjumlah 240.000 unit, lebih tinggi dari tahun 2022, yaitu sebanyak 220.000 unit.

Sedangkan, Apersi tahun 2022 lalu menargetkan pengembangan rumah subsidi sebanyak 162.000 unit, dan rumah komersial 46.000 unit.  "Namun, yang terealisasi hanya 70 persen atau sekitar 103.000 sampai 110.000 unit. Sebaliknya, realisasi rumah komersial justru bertambah 19.000 unit," kata Junaidi.

Untuk itulah, Apersi bersama asosiasi REI dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mendesak Pemerintah untuk segera menerbitkan PMK tentang kenaikan harga rumah subsidi.[redtp18]


KLIK LINK

VIRAL PEMBACA thepropertycom

https://thepropertycom.blogspot.com/2023/05/statistik-pembaca-thepropertycom.html?m=1


Label:

Komentar

  1. KORANRAKYAT20 Mei 2023 pukul 05.52

    Halo bu Menkeu... gimana nih ....kapan PMK utk rumah MBR keluar...?

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gelombang PHK Berkelanjutan, Kode Keras Bagi Presiden Prabowo Subianto

Gelombang PHK bukan hanya terjadi di sektor industri manufaktur, tetapi juga menyentuh lembaga media massa nasional, seperti stasiun TV swasta, siaran radio komersial dan sejumlah media online. Diprediksi sampai akhir tahun 2025 ini, pengangguran terselubung terdidik semakin tinggi, angka kriminalitas menanjak naik, premanisme meluas dan pungli bertebaran dimana-mana. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2022 lalu hingga memasuki semester pertama tahun 2025, menjadi kode keras buat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi, terkait kebijakan ekonomi kerakyatan. Badai PHK berjamaah ini terjadi, berawal dari penurunan daya beli masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini semakin diperparah oleh keadaan ekonomi global yang terus melemah, serta kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang secara tidak langsung merusak sendi-sendi ekonomi nasional. Terjadinya kasus PHK b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Friksi Terselubung Lembaga Public Relations Versus Media Massa, Kemana Budget untuk Media Massa?

Sejumlah lembaga PR ‘nakal’ diduga memanfaatkan, sekaligus mendompleng media massa untuk menyiarkan berita kepada masyarakat luas, dengan tujuan menjaga citra positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di mata publik.   Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa   Friksi terselubung antara lembaga Public Relations (PR), baik PR internal perusahaan maupun PR Eksternal (PR swasta/independen) dengan media massa (media online, cetak dan audio visual), sudah terjadi sejak lama.   Friksi ini menyangkut persoalan yang berhubungan langsung dengan pembiayaan (budget) pemberitaan untuk media massa setelah media massa hadir dalam undangan press conference, maupun penayangan berita yang berasal press release yang dikirmkan PR.   Seperti diketahui, fungsi Public Relations (PR) adalah menjaga image positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di masyarakat melalui pemberitaan media massa.   Namun sayangnya, ada sejumlah lembaga PR internal per...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fenomena Aksi Cabul Negeri Beradab...

  Kasus sejumlah dokter yang mencabuli pasiennya saat melakukan praktik merupakan fenomena baru yang cukup menakutkan kaum perempuan, terutama bagi perempuan yang sedang hamil atau yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negeri yang beradab, masyarakatnya ramah-tamah, sopan santun, serta beretika/berbudaya luhur hasil warisan dari nenek moyang bangsa. Namun, sekarang negara ini semakin terjerembab dalam lingkaran nafsu syahwat dan aksi cabul yang tidak lagi mengenal rasa malu. Jauh sebelum aksi cabul dilakukan para dokter, sudah banyak kasus pencabulan terjadi, mulai dari puluhan santriwati yang dicabuli hingga hamil oleh oknum pengajar pesantren, dukun cabul yang selalu ada dari zaman ke zaman, guru cabul, pejabat cabul, oknum polisi cabul dan banyak lagi cabul-cabul lainya yang mungkin saja tidak tersentuh media dan hukum. Bahkan, ada kasus pencabulan menghilang tanpa jejak, setelah ada kesep...
Posting Komentar
Baca selengkapnya