Duh Gawat...!!! DPRD Bekasi Tidak Tahu Pembangunan Cikarang Internasional City (Cinity) Pakai Izin Grand City Cikarang (GCC). Benarkah...?

Total investasi megaproyek Cinity mencapai Rp20 triliun dan lokasinya berada di Jalur provinsi yang menghubungkan Kota Karawang dengan Jakarta

thepropertycom. Pro kontra soal perizinan lokasi dan Izin Peruntukan Pengelolaan Tanah (IPPT) pembangunan Cikarang International City (Cinity), mendapat perhatian Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi. Pasalnya, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi menyebut bahwa pembangunan Cinity memakai izin Grand City Cikarang (GCC).

"Itu masih pakai perizinan lama, dulu namanya Grand City Cikarang (GCC). Mereka belum mengajukan perubahan izin dan masih dibawah bendera Grand City Cikarang," ungkap Suhup, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, seperti dikutip karawangbekasi.jabarekspres.com, Senin (20/2/23) lalu.

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini mengatakan, pihaknya belum mengetahui adanya pembangunan Cinity. Bahkan menurutnya, dia belum mendapat informasi sama sekali dari dinas terkait.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sri Pertiwi Sejati (SPS) Grup mengembangkan Cinity sebagai pusat area komersial dan residensial di Cikarang. Promosi dan iklan Cinity gencar dilakukan di sosial media. Cinity dibangun di kawasan industri dengan luas lahan 500 hektar. Pembangunan awal sekitar 50 hektar dan 70 hektar untuk area hijau. Total investasi untuk megaproyek ini mencapai Rp20 triliun. Cinity berada di Jalur provinsi yang menghubungkan Kota Karawang dengan Jakarta.

"Cinity akan mengembangkan area komersial di atas lahan 35 hektar sebagai Enterpreuner City, "kata CEO Cinity, Ming Liang di Jakarta, Senin (20/2/23) lalu.

Sampai berita ini disiarkan, belum ada konfirmasi dan klarifikasi dari pihak pengembang, terkait izin pembangunan Cinity.[redtp17]

Friksi Terselubung Lembaga Public Relations Versus Media Massa, Kemana Budget untuk Media Massa?

Sejumlah lembaga PR ‘nakal’ diduga memanfaatkan, sekaligus mendompleng media massa untuk menyiarkan berita kepada masyarakat luas, dengan tujuan menjaga citra positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di mata publik. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Friksi terselubung antara lembaga Public Relations (PR), baik PR internal perusahaan maupun PR Eksternal (PR swasta/independen) dengan media massa (media online, cetak dan audio visual), sudah terjadi sejak lama. Friksi ini menyangkut persoalan yang berhubungan langsung dengan pembiayaan (budget) pemberitaan untuk media massa setelah media massa hadir dalam undangan press conference, maupun penayangan berita yang berasal press release yang dikirmkan PR. Seperti diketahui, fungsi Public Relations (PR) adalah menjaga image positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di masyarakat melalui pemberitaan media massa. Namun sayangnya, ada sejumlah lembaga PR internal per...

Baca selengkapnya

Gelombang PHK Berkelanjutan, Kode Keras Bagi Presiden Prabowo Subianto

Gelombang PHK bukan hanya terjadi di sektor industri manufaktur, tetapi juga menyentuh lembaga media massa nasional, seperti stasiun TV swasta, siaran radio komersial dan sejumlah media online. Diprediksi sampai akhir tahun 2025 ini, pengangguran terselubung terdidik semakin tinggi, angka kriminalitas menanjak naik, premanisme meluas dan pungli bertebaran dimana-mana. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2022 lalu hingga memasuki semester pertama tahun 2025, menjadi kode keras buat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi, terkait kebijakan ekonomi kerakyatan. Badai PHK berjamaah ini terjadi, berawal dari penurunan daya beli masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini semakin diperparah oleh keadaan ekonomi global yang terus melemah, serta kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang secara tidak langsung merusak sendi-sendi ekonomi nasional. Terjadinya kasus PHK b...

Baca selengkapnya

KORANRAKYAT

Cari Blog Ini