Wakil Komisaris Utama PT Intiland Mengundurkan Diri, Sofyan A Djalil Menjabat Komisaris Independen

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Intiland Development Tbk (DILD), yang berlangsung di Intiland Tower, Jakarta, Rabu (24/5/2023), menyetujui pengangkatan Sofyan A Djalil sebagai wakil komisaris utama dan komisaris independen perseroan PT Intiland.

thepropertycom (JAKARTA). Dalam rapat tersebut, jajaran direksi PT Intiland juga menerima pengunduran diri Lennard Ho Kian Guan sebagai Wakil Komisaris Utama Intiland.

"Pemegang saham telah memberikan persetujuan seluruh agenda RUPS tahunan," ujar Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland Archied Noto Pradono.

Menurut Archied, Sofyan Djalil akan memperkuat jajaran dewan komisaris dan pelaksanaan fungsi pengawasan perseroan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (ESG).

"Bapak Sofyan A Djalil memiliki pengalaman dan keahlian yang luas di dunia bisnis, khususnya di sektor properti," ujarnya.

Sofyan Djalil pernah menjabat sebagai menteri selama 13 tahun di bawah kepemimpinan dua presiden, yaitu Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) periode 2016 hingga Juni 2022, sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas periode 2015-2016, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2014-2015.

Sedangkan, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sofyan menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2004-2007 dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2007-2009.[redtp16]

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Friksi Terselubung Lembaga Public Relations Versus Media Massa, Kemana Budget untuk Media Massa?

Sejumlah lembaga PR ‘nakal’ diduga memanfaatkan, sekaligus mendompleng media massa untuk menyiarkan berita kepada masyarakat luas, dengan tujuan menjaga citra positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di mata publik. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Friksi terselubung antara lembaga Public Relations (PR), baik PR internal perusahaan maupun PR Eksternal (PR swasta/independen) dengan media massa (media online, cetak dan audio visual), sudah terjadi sejak lama. Friksi ini menyangkut persoalan yang berhubungan langsung dengan pembiayaan (budget) pemberitaan untuk media massa setelah media massa hadir dalam undangan press conference, maupun penayangan berita yang berasal press release yang dikirmkan PR. Seperti diketahui, fungsi Public Relations (PR) adalah menjaga image positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di masyarakat melalui pemberitaan media massa. Namun sayangnya, ada sejumlah lembaga PR internal per...

Baca selengkapnya

Mantap...!!! Ini Terobosan Baru Cara Rakyat Beli Rumah. Mau Tahu?

Rakyat berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income) dipastikan akan bisa beli rumah. Jadi, tidak usah khawatir. Mau tahu caranya...??? thepropertycom (JAKARTA). Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida, mengatakan, masyarakat berpenghasilan tidak tetap dapat membeli rumah bersubsidi dengan cara mengikuti prosedur fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP atau KPR Tapera. "Pangsa pasar perumahan hampir 65 persen non-fixed income. Untuk membeli rumah rakyat bisa memakai skema KPR Rent to Own (RTO) dan KPR Staircasing Shared Ownership (SSO). Bank BTN bersama Kementerian PUPR dan BP Tapera sedang menyiapkan pembiayaannya," ujar Totok. Sementara itu, Direktur Konsumer dan Komersial Bank BTN, Hirwandi Gafar, mengungkapkan, amanat UU Tapera menyebutkan ada dua peserta wajib Tapera yaitu rakyat yang memiliki pekerjaan tetap dan masyarakat non-fixed income. "Kita mengimbau rakyat ikut program Tapera. Tabungan dan iuran mereka akan dinilai setiap bulan untuk mencicil K...

Baca selengkapnya

KORANRAKYAT

Cari Blog Ini